Langsung ke konten utama

ALUR PERKARA PERDATA DI PERSIDANGAN

Alur Perkara Perdata di Persidangan sebagai berikut:
1.      Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar panjar biaya perkara, kemudian oleh panitera diberi Nomor Registrasi Perkara.
2.      Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan akan menujuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal Sidang I dan memerintahkan pemanggilan para pihak pada sidang I.
3.      Pada Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.
4.      Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
5.      Apabila proses mediasi gagal, maka para pihak kembali masuk ke dalam persidangan dan dimulai proses jawab jinawab. Proses ini diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengaa jawaban tergugat, kemudian dilanjut dengan Replik dari penggugat, kemudian dilanjut dengan Duplik dari tergugat.
6.      Tahap berikutnya yaitu Pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.
7.      Proses selanjutnya yaitu Kesimpulan dari para pihak.
8.      Proses selanjutnya yaitu musyawarah Majelis Hakim.
9.      Proses selanjutnya yaitu putusan oleh Majelis Hakim.
10.  Apabila ada pihak yang berkeberatan atas putusan majelis hakim, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali).
11.  Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan.
Sumber Referensi: Sugeng Bambang , Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata (Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GROUP, 2011).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

UNSUR-UNSUR SURAT KUASA KHUSUS DAN CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

A.      Unsur-unsur Surat Kuasa Khusus. Dalam praktik pengadilan dikenal ada beberapa unsur yang biasanya harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu: 1.       Kepala Surat; 2.       Identitas pemberi dan penerima kuasa; 3.       Unsur kekhususan dari surat kuasa khusus, yang meliputi: ·          Jenis perkara/objek perkara/nomor perkara (bila sudah didaftarkan di PN); ·          Kedudukan pemberi kuasa; ·          Identitas pihak lawan; ·          Pengadilan yang memeriksa perkara; 4.       Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa; 5.       Tanda-tangan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa; 6.       Materai secukupnya (Rp. 6.000...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MACAM-MACAM SITA JAMINAN

Sita jaminan terbagi menjadi dua, ada sita milik sendiri dan sita milik tergugat. 1.       Sita jaminan milik sendiri atau penggugat. Dalam sita jaminan ini terbagi menjadi dua: a.        Sita revindikator. Merupakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat, barang tersebut yaitu benda beergerak, mudah dipindah tangankan, dan proses pemindahan hak nya yang sederhana. b.       Sita Marital. Merupakan sita jaminan yang dimana barang tersebut merupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak dalam perkara perkawinan yang diperiksa di pengadilan. Sita marital disebut juga sita matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami. 2.       Sita Jaminan terhadap barang milik tergugat. Penyitaan ini disebut juga dengan istilah conservatoir,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERMOHONAN DAN GUGATAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat dua macam perkara yang diperiksa, yaitu: 1.       Perkara Volunter. 2.       Perkara Kontentiosa. Dalam perkara Volunter, biasanya yang diajukan adalah berupa suatu permohonan. Dalam Permohonan tidak ada sengketa, sehingga perkara volunter ini bersifat tanpa pihak lawan, maka disini hakim hanya sekedar seorang tenaga tata usaha negara. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut dengan putusan declatoir, suatu putusan yang bersifat penetapan. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya seperti halnya dalam surat gugatan. Permohonan yang banyak diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan sebagai berikut: a.        Permohonan Pengangkatan anak. b.       Permohonan pengangkatan wali. c.        Permohonan pengangkatan pengampu. d.       Permo...
Posting Komentar
Baca selengkapnya