PERSYARATAN MENGENAI UNSUR-UNSUR GUGATAN

Persyaratan mengenai isi gugatan ini terdapat dalam pasal 8 aya 3 Rv. Yang mengharuskan gugatan memuat:

1.      Identitas para pihak.

Bagian ini berisi mengenai identitas dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari penggugat dan tergugat.

2.      Posita.

Merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau yang dikenal dengan sebutan fundamentum petindi.

Fundamentum petindi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

3.      Petitum.

Petitum adalah apa yang diminta oleh penggugat atau yang diharapjan agar diputuskan oleh hakim. Petitum akan mendapat jawabannya di dalam amar putusan. Maka penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, akan dieksepsi dan berakibat tidak diterimanya gugat tersebut.

Disamping petitum/tuntutan pokok dijumpai pula tuntutan tambahan pada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan berisi sebagai berikut:

a.       Tuntutan agar supaya menyatakan sah dan berga sita jaminan (C.B.) atas benda milik tergugat.

b.      Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.

c.       Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya dimintakan banding.

d.      Tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.

Tidak adanya ketentuan dalam HIR mengenai syarat tentang isi gugatan menyebabkan orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan itu asal cukup memberi gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan. Disamping itu, perlu diketahui bahwa dalam praktik sering ditemui adanya beberapa unsur tambahan yang harus ada dalam rangka pembuatan surat gugatan, unsur-unsur yang lengkap yaitu:

1.      Kepala surat;

2.      Ditujukan kepada kepala pengadilan Negeri yang berwenang;

3.      Identitas pihak yang berperkara;

4.      Posita;

5.      Petitum;

6.      Tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukum.

Sumber Referensi: Sugeng Bambang , Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata (Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GROUP, 2011).